Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016

Korupsi menjadi salah satu fenomena yang banyak ditemui di banyak negara. Kepedulian akan korupsi yang berkembang membuat International Organization for Standardization (ISO) mengeluarkan standarisasi untuk mencegah korupsi yaitu Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001:2016 yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2016. Diharapkan bagi semua sektor publik di seluruh dunia mengadopsi standar ini untuk mencegah adanya penyimpangan dana dalam proses bisnisnya.

Transparency International merupakan salah satu lembaga internasional pengawas korupsi di seluruh negara. Salah satu bentuk peran aktif dari TI adalah dengan mengumpulkan data mengenai kasus korupsi. Setiap tahun TI akan mengeluarkan laporan berupa Corruption Perceptions Index (CPI). CPI merupakan hasil dari 13 proses survey yang berbeda dan pengukuran dari 12 institusi yang berbeda di seluruh dunia. Institusi yang terlibat diantaranya adalah World Justice Project, World Bank, dan World Economic Forum.

CPI yang dikeluarkan oleh TI didasarkan pada survei dan laporan tentang bagaimana pandangan pebisnis dan pakar pemerintah terhadap korupsi di sektor publik. Indeks itu menggunakan skala 0 – 100, dimana 0 adalah skor untuk negara dengan tingkat korupsi terburuk dan 100 untuk negara yang paling bersih dari korupsi. Posisi Indonesia berada di peringkat ke-96 dengan nilai 37. Nilai tersebut sama dengan tahun 2016, namun turun 6 peringkat.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai akselerasi untuk mendorong perbaikan di sektor ijin usaha, menekan praktek pungli dan lain-lain, namun belum memberi dampak signifikan terlihat dari skor CPI Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperbaiki birokrasi khususnya di sektor perijinan harus diperbaiki lagi. Sektor perijinan merupakan salah satu yang disorot dalam hal ini, karena CPI menggunakan data atau instrumen “business doing activity” yang menyorot soal kemudahan perijinan, membuka usaha dan berinvestasi. Sehingga pembenahan birokrasi di sektor perijinan khususnya, adalah yang paling utama harus dilakukan. Semakin mudah mendapatkan ijin berusaha tanpa perlu korupsi, maka skor CPI akan semakin tinggi.

Sebagai wujud keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi maka pada tahun 2016 dikeluarkan Instruksi Presiden No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya Badan Standarisasi Indonesia (BSN) mengadopsi ISO 37001:2016 sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Inpres tersebut. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Sehingga diharapkan bagi semua tingkatan pemerintah maupun swasta dapat menerapkan ISO 37001:2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *